APH di minta tindak pengusaha minyak ilegal inisial P.

Karimun, RK Penampungan ilegal bahan bakar minyak, yang populer dikenal "kencing minyak" merupakan modus penimbunan BBM kelas elit...

Karimun, RK

Penampungan ilegal bahan bakar minyak, yang populer dikenal "kencing minyak" merupakan modus penimbunan BBM kelas elite. Untuk itu, penegak hukum diharapkan segera bertindak tegas, jangan terus membiarkannya karena dapat menyengsarakan rakyat.

"Jelas, upaya 'kencing minyak' ini sangat merugikan, bukan hanya bagi negara, tapi juga bagi rakyat terutama masyarakat miskin di Tanah Air khususnya kepulauan riau maraknya praktik mafia "kencing minyak" di sejumlah wilayah kabupaten karimun khususnya di jalur penghubung selat malaka ( STS )  , yang di bawa ke wilayah perairan karimun.

"Jika perbuatan ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.

"Kondisi ini harus dihentikan, dan sebaiknya bagi pelaku diberikan sanksi tegas. Termasuk oknum aparat penegak hukum yang mencoba melindungi kegiatan ilegal ini.

Seperti halnya pengusaha minyak ilegal inisal P, yang  menjalankaan usahanya  yang di duga menampung minyak kencing dari kapal di daerah STS dan  dari kapal dan tongkang wilayah karimun.

Setelah terkumpul , lalu membawa minyak ilegal tersebut ke seputaran meral untuk di jual kembalj ke pembeli dengan meraup keuntingan yang banyak.

Aktivitas P tersebut diduga melanggar Pasal 53 dan/atau Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/atau Pasal 62 jo Pasal 8 dan/atau Pasal 9 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 ttg Perdagangan dan/atau UU RI Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal jo Pasal 55, 56 KUHP.

Salah seorang  nelayan  yang tidak ingin namanya di  publikasikan, yang kita jumpai dekat mangkalnya kapal minyak ilegal tersebut, menyampaikan ke awak media ini ,  Harapan kita  kepada aparat penegak hukum  ( APH )  segera mengambil tindakan tegas dan bila perlu segera menangkap pengusaha minyak ilegal ini,  karena sangat  merugikan negara. 

Bersambung .

Wilman manalu