MEDAN, Radarkriminal.com Ketua DPD HNSI SUMUT Azlinda Nailufari Hutagalung, S.Pi dan jajaran menghadiri undangan Konsultasi Publik terhadap ...
MEDAN, Radarkriminal.com
Ketua DPD HNSI SUMUT Azlinda Nailufari Hutagalung, S.Pi dan jajaran menghadiri undangan Konsultasi Publik terhadap Rancangan PERMENKP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Tarif Atas Jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan serta Sosialisasi terkait proses bisnis level 3 pengelolaan operasional pelabuhan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Kepala Biro Hukum di Radisson Hotel Medan, Selasa (6/8/2024)
Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka mendengar dan menampung aspirasi masyarakat nelayan secara langsung dan memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat khususnya para nelayan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Sedangkan para peserta dan undangan yang hadir di acara itu para pejabat KKP, baik itu Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, para Direktur Direktorat Perikanan Tangkap, para Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Pelabuhan Nusantara, Kadis Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Kepala Pangkalan Pendaratan ikan, HNSI, Pelaku Usaha dan Asosiasi .
Acara secara resmi di buka oleh Kepala Biro Hukum KKP, Dr. Effin Martiana, S.H., M.H. mewakili Sekretaris Jenderal KKP dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan moderator Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara serta dua narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
( Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Dan Direktur Kepelabuhanan Perikanan ).
Dalam hal ini DPP HNSI Ketum Laksamana (Purn) TNI Sumardjono memerintahkan kepada DPD HNSI SUMUT dan jajarannya agar menyampaikan aspirasi para nelayan. Ikut juga berhadir Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi, S.H. dan Ketua DPC HNSI Kabupaten Deli Serdang Mulkan dan beberapa orang pengurus. Ketua DPD HNSI SUMUT Azlinda Nailufari Hutagalung, S.Pi mengatakan, "maraknya kegiatan import ikan di SUMUT sangat berdampak terhadap pendapatan para nelayan. Juga terkait biaya pungutan pelabuhan perikanan, tambat labuh, komisi lantai dan upah tekong dan ABK dan lain-lain. Serta mengenai Harga Acuan Ikan yang tidak sesuai di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara." Ucap tegas ketua HNSI SUMUT.
Dalam pertemuan tersebut Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi, SH menyampaikan beberapa poin yaitu, "akibat terbitnya Penangkapan Ikan Terukur (PIT) maka negara melakukan pungutan PNBP 5% sd 10% dari hasil tangkapan para nelayan sehingga para nahkoda kapal kapal berskala besar (30 GT ke atas) khususnya Kapal Trawl yang berkamuflase pengguna izin JHIB dan Purse Sein Pelagis Kecil (Pukat Teri Lingkung) melakukan penangkapan ikan secara bar-bar di wilayah jalur penangkapan 1 di 1 mil dari bibir pantai yang mana hari ini diduga pungutan PNBP tersebut dibebankan kepada para nahkoda dan ABK kapal nelayan. Susahnya para nelayan kecil ukuran 10GT ke bawah mendapatkan BBM bersubsidi khususnya di wilayah Kota Medan dan juga para nahkoda dan ABK Kapal sampai saat ini masih tidak merata menerima BPJS Ketenagakerjaan dan mereka melakukan pembayaran iuran secara mandiri yang seharusnya dibiayai oleh pengusaha perikanan tempat mereka bekerja." Ujar ketua DPC HNSI Medan.
DPC HNSI Kota Medan meminta agar dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dan regulasi terkait hal tersebut agar tercapainya Nelayan Berdaulat Negara Kuat.
Diakhir acara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Dirjen Perikanan Tangkap serta seluruh peserta dari Kementrian Kelautan dan Perikanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPD HNSI SUMUT beserta jajaran karena sudah menyampaikan seluruh aspirasi nelayan di wilayah SUMUT dan akan membahas kelanjutan kedepannya di Kementrian Kelautan dan Perikanan.
(Jumadi)
COMMENTS