Kades N3 berkilah,"itu semua atas persetujuan dari dinas,kalau tidak mana bisa kami cair".

Labuhan Batu, Radar Kriminal Kades N3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu,Sumatera Utara,Sutrisno berkilah, "itu sem...

Labuhan Batu, Radar Kriminal

Kades N3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu,Sumatera Utara,Sutrisno berkilah, "itu semua atas persetujuan dari dinas bang, kalau nggak mana bisa kami cair, "ujarnya.Ditanya lagi,"berarti setoran kamu ke dinas banyak, kok bisa laporan kek gini bisa lewat..?Kades hanya menjawab dengan agak tertawa tanpa ada memberikan jawabannya Rantau Prapat minggu 4/8/2024.

Beberapa pertanyaan awak media ke Kades terkait  Dana Desa nya yang direalisasikan tahun 2023,Sutrisno tidak bisa menjelaskannya. Adapun yang dipertanyakan awak media soal kemana arahnya dana sekitar 341 juta ditahun 2023 dari pagu APBDes 638 juta. 

Kades belum bisa menjelaskan seputaran dana yang diambil untuk anggaran.. 

1.Bidang pertanian dan peternakan dana yang diambil 118 juta, namun dilapangan yang dikerjakan hanya membeli bibit ayam kampung Rp. 48.000.000.

Pelatihannya 12.000.000.

Sisanya Rp. 57.000.000.ntah kemana. 

2.Dikucurkannya dana ke Bumdes N3 sebesar Rp. 100 juta, namun kegiatan Bumdesnya nggak ada karena Bumdes tersebut sudah mangkrak 2 tahun dan diyakini tidak ada rekom dari dinas PMD Labuhan Batu. 

3.Dana silpa tahun berjalan ditahun 2023  sebesar 41 juta, dihilangkannya terbukti dengan tidak dimasukkannya di info grapis perencanaan Apbdes tahun 2024.

4.143 juta tahap 3 ditahun 2023 sampai sekarang nggak ada laporan onlinenya. Padahal di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, bahwa Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Kepala Dinas PMD Labuhan Batu Abdi jaya pohan belum mau memberikan komentarnya terkait hal ini. Anehnya pantauan awak media, sampai hari Kades N3 Aek Nabara Sutrisno belum pernah dipanggil serta diperiksa oleh APIP atau APH.Apa mungkin ada pengguna anggaran di Labuhan Batu ini yang kebal hukum...? Bersambung.. (Sorta)