Jumlah Data Penerima Dana Hibah Kota Tasikmalaya Yang Diduga Tidak Sesuai NPHD Akan Segera Melengkapi Pelaporan Aliansi Sebelumnya Di Kejagung-RI

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal   Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lemb...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  

Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Seperti apa yang menjadi kajian Para Mahasiswa Mahasiswi Hukum Kota Tasikmalaya, salah satu Mahasiswa menyampaikan, 'Bahwa, ada beberapa data Dana Hibah pada T.A 2022 dan T.A 2023 berupa barang juga berupa gelontoran sejumlah uang yang sangat fantastis sampai mencapai puluhan milyar hingga ratusan milyar.

Kita sebagai masyarakat juga harus mengetahui bila Hibah didefinisikan sebagai pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah yang secara spesifikasi telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak meningkat, tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyeluruhan urusan pemerintah daerah.

Dan, bila ada penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, maka itu bisa kena pidana. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 20 Tahun 2001, maka hukuman penjara dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi dana hibah.

Maka, setelah melakukan penelitian melalui investigasi kelapangan langsung, Mahasiswa Mahasiswi Hukum Kota Tasikmalaya akan segera melengkapi Pelaporan yang sudah dilakukan oleh Aliansi (AJAMSI TIPIKOR) sebelumnya, berupa penambahan jumlah data penerima hibah yang diduga tidak sesuai dengan NPHD di Kota Tasikmalaya. -Endra R